Budaya demokrasi dalam pengelolaan Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang

Bandara Ahmad Yani Semarang kini sudah ditingkatkan kelasnya menjadi Bandara Internasional. Bandara yang terletak di tanah milik TNI AD ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 7 Juni 2018 lalu. Penataan dan pembangunan Bandara ini semata-mata hanya untuk memberikan pelayanan kepada Publik dalam hal transportasi udara domestik maupun mancanegara.

Terkait tuntutan tersebut maka berbagai fasilitas udarapun ditata agar dapat memberikan pelayanan yang memuaskan . Tidak hanya aspek fisik yang menjadi obyek penataan namun juga berbagai aspek non fisik lainnya. Semut itu tadi hanya bertujuan memberikan pelayanan yang terbaik dan paripurna bagi masyarakat.

Seperti baru-baru ini,, mungkin sebagian masyarakat kita turut terhenyak tatkala viralnya postingan dari akun https://web.facebook.com/nanetz.nanetz.9/posts/655391878160237 yang cukup menarik dan inspiratif dalam mendeskripsikan aksi Premanisme di Bandara Ahmad Yani.

Beragam tanggapan pun bermunculan , tidak hanya dari masyarakat bahkan pejabat publik teramplifikasi di beberapa media main mainstream yang mengulas postingan sdr. Natalie, padahal dalam postingannya tidak menyertakan dokumentasi foto atau video yang dapat mendukung keaslian maupun keabsahan berita.

Di era digital postingan foto, video maupun rekaman suara di Medsos seperti saat inipun sesungguhnya sulit dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karennya, konten di Medsos harus di komunikasikan atau di verifikasi berbagai pihak terkai terlebih dahulu sebuah diangkat di media masa yang terikat dengan kode etik jurmalistik

Dalam hal tranportasi di bandara, tentu tidaklah sesederhana seperti di ruang publik lainnya. Terlebih dengan hiruk pikuk aktifitas penumpang domestik dan luar negeri yang berbaur dengan yang lain, maka perlunya penataan fasilitas dan prosedur yang dapat angnjamin keamanan, keselamatan para penumpang atau masyarakat sekitar serta otoritas bandara itu sendiri.